Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) Atau Akal-akalan Pemerintah Orde Baru"(edisi percaya atau tidak *SUPER SEMAR DALAM KENANGAN).
Targetinfo news com //SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA. (10/03/2025). Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) adalah dokumen yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno, yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Surat ini menjadi tonggak penting dalam peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.
Namun, keabsahan dan isi asli Supersemar masih menjadi misteri karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Ada dugaan kuat bahwa dokumen ini adalah hasil rekayasa politik untuk melegitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto. Beberapa indikasi bahwa Supersemar adalah akal-akalan Orde Baru antara lain:
Hilangnya Naskah Asli
Hingga kini, tidak ada satu pun salinan asli Supersemar yang bisa diverifikasi. Yang beredar hanyalah versi fotokopi yang diduga telah dimanipulasi.
Paksaan terhadap Soekarno
Sejumlah saksi sejarah menyebutkan bahwa Supersemar diberikan di bawah tekanan militer. Soekarno diduga dipaksa menandatangani surat tersebut oleh tiga jenderal utusan Soeharto: Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud.
Interpretasi Sepihak oleh Soeharto
Supersemar seharusnya hanya memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan, bukan untuk mengambil alih pemerintahan. Namun, Soeharto menggunakannya sebagai dasar untuk membubarkan PKI dan mengonsolidasikan kekuasaan.
Pembubaran PKI Sehari Setelah Supersemar
Hanya dalam waktu sehari setelah menerima Supersemar, Soeharto langsung mengeluarkan keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai alat politik.
Dihilangkannya Kesaksian Tokoh Kunci
Banyak tokoh yang mengetahui seluk-beluk Supersemar, seperti Soebandrio dan Oei Tjoe Tat, dipenjara atau disingkirkan oleh rezim Orde Baru, sehingga versi resmi tidak bisa dibantah.
Beberapa sejarawan, baik domestik maupun dari Barat, telah mengkaji Supersemar dan menduga adanya rekayasa dalam proses peralihannya. Berikut beberapa di antaranya:
I. Sejarawan Domestik
Asvi Warman Adam
Sejarawan dari LIPI ini berpendapat bahwa Supersemar adalah bagian dari rekayasa politik untuk menggulingkan Soekarno. Ia menyoroti hilangnya naskah asli serta cara Soeharto menggunakan surat tersebut untuk membubarkan PKI dan mengambil alih kekuasaan secara sepihak.
Peter Kasenda
Dalam buku Gestapu 65: PKI, Aidit, dan Soekarno, Kasenda menekankan bahwa Supersemar adalah bagian dari kudeta merangkak Soeharto. Menurutnya, Soekarno tidak benar-benar menyerahkan kekuasaan, melainkan Soeharto yang menafsirkannya sesuai kepentingannya.
Taufik Abdullah
Sejarawan ini berpendapat bahwa Supersemar menjadi alat bagi militer untuk melegitimasi langkah-langkah yang sudah mereka persiapkan sebelumnya.
II. Sejarawan Barat
Ben Anderson
Dalam bukunya A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, Anderson mencurigai adanya skenario yang telah dirancang oleh militer untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Ia menilai bahwa Supersemar bukanlah keputusan yang diambil dalam kondisi normal, melainkan di bawah tekanan.
John Roosa
Dalam Pretext for Mass Murder, Roosa menyatakan bahwa kudeta yang terjadi pada 1965-1966 bukan hanya tentang G30S, tetapi juga bagian dari upaya lebih luas untuk menggeser Soekarno dan memastikan kemenangan kelompok militer di bawah Soeharto.
Geoffrey Robinson
Dalam risetnya tentang kejahatan politik di Indonesia, Robinson menyebut bahwa militer menggunakan Supersemar untuk menjustifikasi tindakan mereka, termasuk pembersihan massal terhadap kelompok-kelompok yang dianggap pro-Soekarno.
Kesimpulan :
Dengan berbagai kejanggalan ini, banyak sejarawan meyakini bahwa Supersemar adalah akal-akalan Soeharto dan Orde Baru untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dengan cara yang tampak "sah." Hal ini menjadi bagian dari rekayasa politik yang akhirnya melanggengkan kekuasaan Soeharto selama lebih dari tiga dekade.
Para sejarawan ini sepakat bahwa Supersemar kemungkinan besar bukan sekadar perintah administratif, melainkan bagian dari skenario politik yang telah dirancang untuk menyingkirkan Soekarno dan mengukuhkan Orde Baru.
Sumber : literatur populer & Pustaka pribadi.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA)
@ PEMERINTAH RI
@ KEMETRIAN KOMUMIKASI DAN INFORMASI RI
@ PUBLIK